Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Hukum

Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Hukum

Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Hukum

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam undang- undang tersendiri.  Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai:

  1. susunan organisasi dan permodalan
  2. permodalan
  3. kepemilikan
  4. keahlian di bidang perbankan
  5. kelayakan rencana kerja

 

Badan hukum suatu bank umum dapat berupa :

  1. Perseroan terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan daerah

 

Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

  1. Perusahaan daerah
  2. Koperasi
  3. Persereoan terbatas
  4. Bentuk lain yang di tetapkan peraturan Pemerintah

 

Di samping itu mengingat pada saat diterapkannya UU No7 Tahun 1992 banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang mempunyai kegiatan seperti Bank Perkreditan rakyat, maka lembaga-lembaga keuangan tersebut di berikan status sebagai BPR yang tata caranya di terapkan dengan Peraturan Pemerintah. Lembaga-lembaga keuangan tersebut antara lain : Bank Desa, lumbung Desa, Bank pasar, dan lain-lain.

Sumber : https://solopellico3p.com/